Menurut Satria Dhar­ma—pe­ngamat pen­didikan In­do­nesia—me­ngatakan, bahwa kesalahan utama dalam pen­didikan adalah tidak jelasnya tujuan ujian nasional (UN), kalau pe­nye­lenggaraan UN di­maksudkan untuk melihat bagaimana kualitas pendidikan kita secara nasional, sudah sangat jelas mubazir  saja.

Menurut hemat penulis, kenapa Satria Dharma me­ngatakan UN mubazir saja sebab hasil UN tidak mem­pertimbangkan nilai-nilai psiko­logis siswa, nilai proses, nilai analisis pribadi, nilai analisis kelas, latar belakang siswa, faktor psiko-sosial dan lain sebagainya.

Sudah tentu pendidikan Indoesia hanyalah berkeinginan mencapai persoalan materialis dengan nilai angka-angka, tetapi tidak proporsional dengan nilai-nilai luhur bangsa yang dike­hendaki sebenarnya. Ideal­nya pen­didikan itu men­junjung tinggi peradaban dengan tidak mengabaikan progresifism.

Melihat persoalan dalam dunia pendidikan kita dewasa ini, kenapa UN menjadi sebuah persoalan yang panjang yang menjadi perhatian utama. Apa­kah benar sistem UN hanya sebuah kepentingan hegemoni dari kelompok baru yang berkedok mempertimbangan kualitas?

Satria Dharma mengatakan, sebuah politisasi dunia pen­didikan. Padahal carut-marut lain terlalu banyak  yang kita jumpai jika ditelusuri lebih jauh lagi. Katakan saja pendidik tanpa ilmu pendidikan. Jelas pe­ngkhianatan terhadap landasan pedagogi yang semestinya menjadi pertimbangan besar bagi pelaksana pendidikan. Prof Prayitno mengistilahkan ini dengan kecelakaan pendidikan.

Jika Satria Dharma me­­nga­takan bahwa kesalahan utama itu adalah persoalan UN, maka penulis meletakkan ujung per­­soalan­nya adalah pendidik tanpa landasan pedagogi, serta pelaksana dan penyelenggara pendidikan tanpa ilmu pen­didikan.

Akibat dari ini sangat fatal dalam mekanisme dan kerja harian di sekolah serta  hasil yang di peroleh. Punishment yang dianggap oleh pen­didik (guru) tanpa ilmu pendidikan tadi bisa membuat ia terjebak—dalam kontek kekinian— ke dalam tindak penganiayaan terhadap siswa bersalah.

Kebiasaan lama kerap di­praktikkan oleh guru tersebut kepada siswa seperti main pukul, jewer, usir dan tindakan yang  dianggap tidak sesuai dengan zaman sekarang. Seperti banyak kasus yang kita ketahui dalam media masa maupun elektronik; guru yang lulusan bukan ilmu pendidikan ditahan karena memukul siswa ter­lambat. Ratusan kasus serupa bermunculan setiap harinya di sepanjang Nusantara ini.

Manapun di antara ke­duanya sebagai pemicu utama dari persoalan itu, yang penting keduanya harus menjadi per­hatian pemerintah serta masya­rakat. Karena buah dari dilema panjang di tubuh pendidikan itu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tertinggal.

Dalam sebuah studi per­bandingan, kualitas pen­didikan Indonesia men­duduki posisi  tiga ter­bawah dalam penguasaan mata pelajaran Fisika, Mate­matika, Biologi, dan Baha­sa di antara 50 negara di dunia, kendati kerap meraih juara dalam kom­petisi akademik dunia. Dalam survei lain, Indonesia mendapat nilai rata-rata E dalam rapor pendidikan dan berada di pering­kat 10 di antara 14 negara berkembang di Asia Pasifik di bawah Viet­nam, India, Kamboja dan Bang­ladesh.

Pendidik harus memahami hakikat dan makna  pendidikan itu sendiri. Menurut UU Sistem  Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujud­kan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif  me­ngem­bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepri­badian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.

Dengan demikian pen­didi­kan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan  dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan potensi jasmani dan rohaninya kearah kesem­purnaan.

Pendidik harus tahu sub­stan­si  tujuan pendidikan. Sudah sangat jelas bahwa pendidikan tidak hanya me­ngharapkan potensi akademik siswa semata, tetapi jauh dari itu. Nilai-nilai luhur bangsa untuk mencapai sebuah peradaban tinggi.

Hal tersebut diataslah yang se­mestinya diketahui dan dica­pai oleh segenap pelaksana serta penyelenggara pendidikan. Untuk mengaktualisasikan tujuan pendidikan maka pen­didik harus bertanggung jawab mengantarkan manusia kearah keparipurnaan. Justru itu, pendidik dalam dunia pendi­dikan sangat krusial, sebab kewajibannya tidak hanya mentransformasikan pe­ngeta­huan tetapi lebih di tuntut me­nginter­nalisasikan nilai-nilai pada peserta didik. Bentuk nilai yang di transformasikan adalah nilai etika atau akhlak, estetika sosial, ekonomis, politik, penge­tahuan, pragmatis dan nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan, dan bukan hanya nilai yang sifatnya mengejar standar kelulusan  yag di seragamkan secara nasional.

Pendidik harus sadar akan hakikat dirinya sebagai pen­didik. Apakah dirinya sebuah model percontohan atau tau­ladan bagi murid, atau dia hanya sebagai pekerja utuk pemenuhan kebutuhan pri­badinya? Zakiah Derajat menga­takan pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebu­tuhan pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik.

Ini mengisyaratkan dan berusaha memberikan penyadaran kepada kita bahwa pendidik bukanlah kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhannya semata tetapi lebih dari itu, yaitu pancaran tauladan dari jiwa yang penuh keikhlasan. Pendidik juga merupakan sebuah profesi yang professional dan proporsional. Bukanlah sembarangan orang yang bisa lulus kualifikasi—sebagaimana yang dimaksud oleh UU Sisdiknas di atas.

Untuk meningkatkan mutu serta kepribadian sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi dan akan terjadi.